Lanjut ke konten

Ujian Nasional, Perlukah?

November 26, 2006

Kontroversi diadakannya Ujian Nasional (UN) semakin meluas dengan adanya klaim bahwa banyak siswa berprestasi yang gagal lulus ujian. UN dianggap “sadis” karena perjalanan pendidikan selama bertahun-tahun harus divonis oleh ujian selama 120 menit.

Banyak pihak, terutama yang merasa dirugikan karena tak lulus ujian, mengecam UN. Tapi saya berpendapat bahwa UN memang perlu diadakan, sebagai bentuk penilaian akhir setiap pihak yang terkait dengan sitem belajar mengajar, apakah memang sistem yang dijalani selama ini dapat dipertanggungjawabkan atau tidak.

Standar Berbeda
Saat ini setiap sekolah memiliki standar yang berbeda terhadap apa yang disebut sebagai “siswa berprestasi”. Penilaian terhadap prestasi siswa dalam satu mata pelajaran pun berbeda antara satu sekolah dengan sekolah yang lain. Akibatnya seseorang bisa saja dinyatakan “berprestasi” di satu sekaloh, tapi pada saat yang sama ia tidak mampu bersaing jika berhadapan dari sekolah lain yang memiliki standar yang lebih tinggi.

Perbedaan-perbedaan ini juga diterapkan dalam memberi nilai raport setiap periode. Itulah sebabnya saya adalah pihak yang kurang setuju jika nilai raport menjadi acuan kelulusan seorang siswa. Banyak sekolah yang sedemikian murahnya dalam memberi nilai sehingga terkesan anak-anak di sekolah tersebut pintar-pintar. Padahal output yang dihasilkan adalah anak-anak yang kurang berprestasi namun nilai-nya terkatrol demi nama baik sekolah.

Sebagai contoh adalah masa-masa tahun 1980-an sampai 1990-an dimana nyaris tak terdengar ada siswa yang dinyatakan tidak lulus oleh sekolahnya. Apakah karena siswa-siswa pada masa itu sedemikian berprestasinya sehingga nyaris semua lulus?
Jawabnya tentu saja tidak. Melainkan pihak sekolah berusaha sedemikian rupa mengkatrol nilai siswa-siswanya agar bisa lulus, sebab jika diketahui publik bahwa di sekolah itu memiliki tingkat ketidaklulusan yang tinggi, maka reputasi sekolah tersebut akan buruk. Akibatnya pada tahun pelajaran berikutnya peminat sekolah akan menyusut drastis, berarti ada risiko reputasi sekolah yang ingin dijaga dengan mengkatrol nilai siswa kurang berprestasi tersebut.

Bukti lain yang saya alami sendiri adalah ketika masuk perguruan tinggi, banyak anak-anak yang masuk melalui jenjang tanpa tes, dengan mempertimbangkan nilai raport selama bertahun-tahun yang selalu baik, ternyata tak mampu bersaing dengan mahasiswa lain yang masuk lewat mekanisme UMPTN yang nota bene juga mirip dengan UN.

Untuk mengantisipasi hal ini, maka pihak kampus mengadakan ujian matrikulasi bagi para calon mahasiswa yang masuk melalui jalur tanpa tes ini. Bagi mereka yang lulus, maka secara otomatis mereka menikmati hak secara “penuh”, artinya mereka dipersilakan untuk mengambil seluruh hak SKS nya, sedangkan bagi yang tak lulus ujian, mereka harus rela dikurangi untuk mengikuti pelajaran tambahan yang isinya adalah pelajaran SMA.

Apa artinya? Sekali lagi banyak sekolah dengan seenaknya memberi nilai baik demi “reputasi” sekolah. Tak peduli apakah sang anak memang layak medapatkan nilai seperti itu atau tidak. Belum lagi jika kita mengaitkan dengan mekanisme kongkalikong antara guru yang tak terpuji dengan orang tua murid yang ambisius.

UN Tetap Perlu
Dari uraian di atas, maka saya berpendapat UN masih diperlukan keberadaannya. Harus ada satu mekanisme yang sama bagi semua orang untuk dinyatakan lulus ujian. Harus ada standardized passing grade yang jelas, seragam, dan accountable yang harus dilewati semua pihak tanpa kecuali. Dengan demikian tidak ada bias maupun standar yang beragam apalagi subyektifitas dalam menentukan nilai akhir.

Terhadap gugatan pihak yang mengatakan bahwa banyak siswa “berprestasi” yang gagal dalam UN, seharusnya ada pertanyaan yang harus mereka jawab, jika memang anak-anak tersebut berprestasi, mengapa “cuma” UN saja tak mampu dilewati? Jangan-jangan selama ini kita yang salah menilai mereka dan mereka terlanjur larut dengan label “berprestasi” yang melekat pada diri mereka.

Kualitas UN memnag masih perlu dibenahi, maka terhadap oknum yang melakukan kecurangan, siapapun, harus mendapatkan hukuman yang tegas. Jangan pernah ragu memecat guru, murid, maupun kepala sekolah yang melakukan kecurangan. Tindakan semacam ini, seharusnya dapat dikatagorikan tindakan kriminal.

Kualitas Pendidikan
Perbedaan standar satu sekolah dengan sekolah yang lain tak lepas dari rendahnya kualitas pendidikan kita secara umum. Banyak tulisan dan analisis yang membahas rendahnya kualitas pendidikan kita, mulai dari rendahnya budget pemerintah, korupsi, prasarana yang jauh dari memadai, hingga kualitas guru yang masih sangat memprihatinkan.

Saya hanya ingin menyampaikan pendapat mengapa kulitas guru di Indonesia demikian rendah, berdasarkan pengalaman semasa sekolah.

Pada saat saya sekolah dulu, amat sangat sedikit siswa pintar dan berprestasi yang bercita-cita menjadi guru. Ada sejuta alasan, namun kondisi kesejahteraan yang tak pasti menjadi faktor utama. Akhirnya, mereka yang mendaftar ke jenjang pendidikan guru adalah mereka yang “terpaksa” memilih jalur itu. Yang panting bisa kuliah di Perguruan Tinggi Negeri sehingga SPP masih terjangkau. Siapa tahu nanti diangkat jadi pegawai negeri, tak perlu berprestasi bagus untuk naik pangkat. Sekali telah menjadi PNS, maka akan sangat sulit untuk dipecat, meski sering kinerja jauh dari harapan!

Sedangkan mereka yang memiliki kemampuan akademis di atas rata-rata, tidak ada yang mau mau masuk FKIP atau IKIP, mereka lebih memilih jurusan-jurusan lain yang lebih menjanjikan masa depan. Tak heran tingkat persaingan di program studi Akutansi atau Teknik Elektro jauh lebih sengit dibanding jurusan-jurusan yang berkait dengan keguruan dan ilmu pendidikan.

Hasilnya adalah kualitas guru kita yang seadanya. Sangat sedikit guru yang memiliki semangat untuk belajar dan maju. Alasan tingkat kesejahteraan yang minim seringkali dijadikan tameng pelindung yang ampuh untuk menutupi kekurangan courage dan minat belajar.

Akibatnya ketika banyak siswa yang mereka anggap “berprestasi” dan diberi nilai baik selama bertahun-tahun harus gagal menghadapi ujian, maka UN digugat sebagai sesuatu yang sadis dan tak mendidik. Seperti pepatah bilang, buruk rupa cermin dibelah.

Standardisasi
Idealnya, ada standardisasi yang jelas bagi masing-masing sekolah dan perguruan tinggi di seluruh wilayah Indonesia. Sebaiknya seluruh sekolah diklasifiksikan ke dalam level tertentu. Misalnya level A, B, C, dan D.

Semakin tinggi level-nya, maka semakin tinggi pula standard kelulusan dan kualitas soal ujiannya. Sebagai reward, si sekolah dengan level ini bisa masuk ke seluruh sekolah lanjutan atau perguruan tinggi dengan level apapun. Sedangkan level lainnya, hanya bisa meneruskan studi ke sekolah/perguruan tinggi yang selevel atau levelnya lebih rendah.

Misalnya, SMP X berklasifikasi A, maka lulusannya bisa masuk se SMU dengan level A. Sebaliknya, jika klasifikasi SMP X itu hanya C, maka alumninya haanya bisa masuk SMU dengan level C atau D.

Setiap periode tertentu, sekolah-sekolah itu harus melalui evaluasi komprehensif, termasuk kualitas guru, laboratorium, dan prestasi siswa, untuk kemudian bisa diputuskan bahwa sekolah tersebut telah bisa masuk klasifikasi di atasnya, tetap dengan klasifikasi yang sama, atau harus diturunkan klasifikasnya.

Sebelum diturunkan klasifikasinya, pihak sekolah tersebut harus diberi waktu untuk memperbaiki hal-hal yang menjadi kelemahannya. Misalnya selama satu semester untuk merekrut guru-guru bidang studi yang masih kurang atau meningkatkan saran laboratoriumnya yang lebih baik.

Dengan standard seperti ini, tidak lagi ada protes sekolah yang satu, yang merasa tidak layak mendapatkan bobot soal ujian yang berat melampaui kapasitas sekolahnya. Toh, memang kenyataannya, sekolah kita berbeda satu sama lainnya.

15 Komentar leave one →
  1. Ruslan permalink
    Desember 5, 2006 3:11 pm

    Over all saya setuju dengan anda hanya saja menurut saya pilihan si A untuk sekolah B didsarkan pada kemampuan si A untuk bersaing dengan lainnya utk dapat masuk sekolah B tanpa harus ada batasan bahwa lulusan sekolah A hanya bisa masuk ke sekolah B atau C. Menurut saya apa yang sudah berjalan saat ini termasuk UN sudah benar kalo ada kekurangan ya kita sempurnakan. Saya kebetulan mengalami sendiri bagaimana ada nya ketimpangan antara pendidikan di barat dengan di timur. Seringkali yang terjadi yang menjadi juara kelas atau juara umum biasanya anak pindahan dari Jawa yang tampak diwajah mereka bahwa mereka sendiri tidak menyangka/percaya bakal jadi juara (apalagi juara umum) dan ini terbukti setelah beberapa kwartal/catur wulan mereka tidak lagi menjadi juara. Artinya proses belajar mengajar di Barat lebih “hidup” ketimbang di Timur. Prasangka ini semakin kuat karena hal sebaliknya saya alami pada saat saya pindah ke Bali (ikut ortu), nilai 9 dan 8 yang biasa saya dapat untuk nilai matematika pada saat sekolah di Manado dan Ujung Pandang (Makasar) tidak pernah lagi saya peroleh di Bali, bahkan nilai 6 tidak pernah saya peroleh hampir selama 1 tahun sekolah di Bali. Jadi menurut saya apa yang sudah dilakukan pemerintah menurut saya sudah bagus.

  2. Desember 5, 2006 4:58 pm

    Thanks, Ruslan.

    Benar sekali, dulu teman saya yang masuk melalui mekanisme tanpa tes dari wilayah Indonesia Timur, sulit sekali bersaing. Bahkan tidak sedikit yang akhirnya gagal menyelesaikan studi. Disparitas kualitas antar sekolah di Indonesia memang cukup besar, tapi bukan berarti kita harus menurunkan standar untuk mengakomodasi perbedaan itu, bukan?

    Tulisan ini pernah saya kirim ke sebuah surat kabar di jakarta, tapi oleh redaksi ditolak untuk dimuat karena nampaknya tak sejalan dengan kebijakan mereka yang menentang ujian nasional. Maka, agar pemikiran sederhana ini bisa saya sampaikan pada orang lain, saya putuskan untuk membuat blog ini…

  3. zulfakar permalink
    Agustus 22, 2007 9:42 am

    Mohon ijin untuk urun renbug. Tulisan Abang dan teman ini sangat bagus. Saya ingin mengeluarkan sedikit pendapat, dan kurang setuju apabila sekolah-sekolah diadakan klasifikasi A, B, C, D dan sebagainya. Apabila seseorang menjabat kepala sekolah dengan klasifikasi D, maka ia akan mempunyai beban mental yang berat bahwa ia memimpin sekolah butut dan masyarakat-pun akan enggan masuk ke sekolah itu, lama-lama kehilangan murid dan akhir tahun berikutnya tak ada murid. Siapa yang diajar. Padahal masyarakat, anak-anaknya ingin maju agar dapat bersaing kelak dalam pendidikan lanjutan atau lapangan kerja.

    Ada beberapa pendapat mengatakan bahwa pendidikan kita rendah, sedangkan UN dianggap susah. Di sinilah letak permasalahan. Bagaimana cara menjembatani dari rendah menjadi gampang/mudah dan sukses (lulus) dalam UN 100% pada setiap sekolah. Saya punya pendapat barangkali perlu diadakan standard kualifikasi guru. Dan ini pernah saya dengar beberapa bulan lalu dari Departemen Pendidikan Nasional, kemudian hilang dibawa hembusan angin. Mestinya setiap guru yang diwajibkan mengajar diuji sertifikasi kelayakan untuk mengajar. Ini dapat diklasifikasikan apakah untuk mengajar di SD, SMP, SMA dan sebagainya. Hal ini, sudah terdengar oleh para guru, dan merasa keberatan untuk diuji sertifikasi. Sehingga terjadilah yang dikatakan Abang, berprestasi tapi tak lulus.
    Cara sertifikasi ini baik bagi guru ajar untuk dapat mencapai standard pendidikan rakyat sehingga mampu untuk lulus UN dan bersifat unifield.

    Ada yang lain lagi, sudah lulus UN masuk dalam peringkat 10 di kotamadya apalagi dalam sekolah sendiri, tapi tak mampu ujian masuk pada sekolah atasnya yang dituju. Ternyata dibelakang banyak murid-murid nilai jeblok bisa masuk ke sekolah tersebut. Setelah punya usut ternyata kongkalikong sebelumnya. Karena tidak lulus masuk ujian SMA, kami pindah untuk mendaftar pada sekolah di lain provinsi, ternyata juga provinsi tidak adil. Sekolah provinsi membatasi murid dari luar dan diperkenankan untuk diterima hanya 5% dari total yang diterima disetiap kelas. Padahal nilai kami bila jajarkan pada murid propinsi, masuk dalam jenjang rangking 2 penerimaan dan anehnya kami bersaing bersama teman kami sekotamadya di propinsi. Sungguh sangat tragis. Seharusnya pendidikan itu sama, kualitas pengajar sama, hak muridpun sama baik pada semua propinsi maupun kabupaten/kota (bersifat unifield). Barangkali ini sangat bermanfaat bagi rekan-rekan pembaca, terutama Menteri Pendidikan Nasional untuk melihat aturan-aturan ke bawah terhadap masyarakat.
    Wassalam.

  4. Agustus 22, 2007 10:28 am

    Setuju adanya sertifikasi guru. Selama ini klasifikasi guru semata berdasarkan jenjang pendidikan semata yang kualitasnya juga pas-pasan. Bukan semata proses pendidikan calon guru yang kurang berkualitas, namun sisi SDM nya juga –IMHO- sangat kurang, seperti yang saya tulis di atas, banyak anak cerdas malas jadi guru karena madesu, masa depan suram :)

    Tetapi klasifikasi sekolah tetap perlu menurut saya, untuk menghilangkan sekolah-sekolah yang melulu berorientasi profit dengan komersialisasi sekolah. Banyak sekali sekolah –dan universitas- gak jelas juntrungannya. Ini perlu diatur dan dihapuskan. Bagaimanapun juga harus ada standard baku yang jelas dan terukur bagi setiap sekolah, termasuk menjaga kualitas outputnya. Boleh pakai usul klasifikasi A,B,C,D seperti di atas atau pakai metode lain, sepanjang standard yang ditetapkan sesuai dengan common practice di dunia pendidikan yang transparan, akuntabel, dan konsisten dijalankan. Jadi, tak hanya kualitas guru yang disertifikasi, sekolah harus lulus sertifikasi juga, agar tidak asal-asalan.

    Oknum guru dan kepala sekolah yang korup dan kolusif: digantung aja.

    Sedangkan ketetapan 5% limit maksimal itu menurut saya mereupakan cermin ketidakpercayaan kita pada standard yang ditetapkan, sekali lagi karena gak ada standard yang jelas yang berlaku secara nasional. Rasanya, jika standardnya jelas dan bisa dijalankan, aturan 5% itu gak akan relevan dan pihak provinsi gak punya alasan untuk membuat aturan semacam itu. Wallahu’alam.

  5. zulfakar permalink
    Agustus 22, 2007 1:58 pm

    Setuju banget kalau perguruan tinggi diklasifikasikan. Tetapi untuk tingkat SD, SMP, SLTA tidak perlu diklasifikasikan akan tetapi pengajarnya disertifikasikan.

    Kalau perguruan tinggi memang sudah diklasifikasikan dengan jalan diakreditasi melalui lembaga akreditasi pada Departemen Pendidikan Nasional, untuk Jakarta misalnya Kopertis Wilayah III.
    Itu memang ada, seperti klasifikasi terdaftar, diakui dan disamakan untuk perguruan tinggi swasta. Ini diklasifikasikan agar dapat memacu pendidikan tinggi swasta supaya pendidikannya/ilmunya menyamai perguruan tinggi negeri. Sedangkan perguruan tinggi negeri memang sudah ada yang menyamai grade luar negeri misalny UI, UNPAD (Fak. Kedokteran) yang baru mempunyai grade A dunia pada pertengahan tahun 2006. Salam.

  6. Agustus 22, 2007 2:27 pm

    He he he, kita memang sepakat di satu sisi, tapi sepakat untuk tidak sepakat untuk sertifikasi sekolah. Ya sudah gak apa-apa. Namanya juga demokrasi ;)

    Intinya saya sepakat adanya standardisasi yang jelas tehadap kualitas anak didik dan tidak setuju kriteria kelulusan semata-mata diberikan kepada guru sekolah dengan alasan mereka yang lebih mengenal keseharian. Jangan sampai karena kualitas guru dan sekolah jeblok, kemudian menyalahkan UN sebagai standard kelulusan sebagai kambing hitam, alias buruk rupa cermin di belah. Salam kembali :)

  7. zulfakar permalink
    Agustus 22, 2007 3:38 pm

    Setuju banget kalau perguruan tinggi diklasifikasikan. Tetapi untuk tingkat SD, SMP, dan SLTA tidak perlu diklasifikasikan akan tetapi pengajarnya disertifikasikan.

    Kalau perguruan tinggi memang sudah diklasifikasikan dengan jalan diakreditasi melalui lembaga akreditasi pada Departemen Pendidikan Nasional, untuk Jakarta misalnya Kopertis Wilayah III.
    Seperti klasifikasi tersebut di atas disebut dengan kata status: yakni status terdaftar, diakui atau disamakan untuk perguruan tinggi swasta. Ini diklasifikasikan agar dapat memacu pendidikan tinggi swasta supaya pendidikannya/ilmunya menyamai perguruan tinggi negeri. Sedangkan perguruan tinggi negeri memang sudah ada yang menyamai grade luar negeri misalnya UI, UNPAD (Fak. Kedokteran) yang baru mempunyai grade A dunia pada pertengahan tahun 2006. Salam.

  8. zulfakar permalink
    Agustus 22, 2007 3:49 pm

    Mohon maaf, dua kali masuk case hal yang sama, karena tempat kami lagi ada problem dengan server nampaknya.

  9. Agustus 22, 2007 3:54 pm

    gak pa-pa, mas.
    technical error kayak gitu bisa terjadi di mana aja dan kapan aja :)

  10. NEZYA permalink
    November 27, 2007 4:36 pm

    mungkin perlu,tetapi
    paling tidak, tidak memberatkan pikiran siswa seperti 4 mata pelajaran yang di ujikan
    untuk tingkat smp.

  11. November 27, 2007 4:42 pm

    @NEZYA
    mengenai jumlah dan mata pelajaran apa saja yang diujikan, memang sebaiknya dievaluasi lagi secara lebih komprehensif. Namun bukan berarti dengan alasan keberatan dari siswa dan guru yang takut ketahuan belangnya, maka ujian nasional ditiadakan. Ini pendapat personal saya.

  12. Januari 23, 2008 2:47 pm

    Pencapaian kompetensi dasar anak tidak se-simple sebagaimana paradigma para perumus dan pendukung Ujian Nasional seperti sekarang ini.

  13. Januari 23, 2008 4:03 pm

    @Wawan E. Kuswandoro
    setuju Mas. Tetapi bukan berarti penetapan kelulusan juga boleh dibuat sesimple dan tanpa standardisasi yang jelas seperti sebelum ada UN kan?

  14. Widi permalink
    Mei 23, 2008 10:50 am

    Menurut saya [pribadi] UN dihapuskan saja, karena kepintaran dan kecerdasan masing siswa di daerah berbeda-beda, sederhananya begini [sebagai contoh], sekolah di Jakarta dengan sekolah di Merauke dari segi lingkungan dan fasilitas berbeda. Mungkin siswa di Jakarta banyak mengambil les atau pelajaran di luar jam sekolah, sedangkan di Merauke hal tersebut tidak ada, kalau UN diberlakukan tentunya kemampuan untuk mengerjakan soal akan jelas berbeda, kecuali seluruh siswa di Merauke belajar di sekolah Jakarta, mungkin hasilnya akan mendekati sama.

    Lha wong pada jaman saya dulu, aku gak pernah niat mengerjakan soal Ebtanas (Ato apalah istilah lain). Waktu itu aku cuman berpikiran bahwa hasil Ebtanas tidak menentukan masuk ke sebuah PTN, jadi buat apa??! [Gengsi-gensian???]

    UN juga tidak menjamin kesuksesan siswa terhadap masa depannya. Masa depan mereka tidak tergantung pada hasil ujian akhir, tetapi bergantung pada kemauan keras dari diri siswa sendiri. Sangat konyol kalo masa depan siswa cuman ditentukan dengan UN yang cuman 3 hari, gak fair banget.

    UN juga mendorong pelaku pendidikan untuk berbuat pintar, bukan berbuat cerdas. Pernah ada yang cerita kalo siswa yang cerdas disuruh untuk berbuat pintar kepada temen2 yang lain, simpelnya di contekin, biar lulus UAN, jadinya salah kaprah kan ??!

  15. Mei 23, 2008 11:16 am

    @widi

    Seperti yang lain, Anda boleh tidak sepakat. Namun saya tetap melihat perlu ada standar kelulusan yang jelas seragam, sehingga tidak ada lagi lulus tidaknya seseorang didasarkan kepentingan sekolah atau oknum guru/kepala sekolah. Kembali ke contoh Anda antara Jakarta Merauke, menurut saya bukan UN yang dihilangkan, tetapi dengan menentukan standard yang berbeda antar sekolah, dan peningkatan fasilitas pendidikan. Pendapat saya tentang perbedaan standard bisa dilihat dari uraian saya di posting di atas.

    Soal Ebtanas, sama seperti Anda, saya akan mengajukan pertanyaan yang sama, jika memang tidak lulus, kenapa harus menghilangkan ujiannya? Jika memang tidak lulus ujian tidak menjamin kualitas seseorang buruk, kenapa ujian itu yang harus dihilangkan?

    Benar bahwa bahwa keberhasilan sesorang tidak ditentukan hanya oleh sebuah ujian. Namun UN tetap bisa dijalankan setidaknya menjadi ukuran yang jelas, equal passing grade bagi semua siswa. Jika tidak dengan UN melainkan semata pada discretion pihak sekolah, ditengah mekanisme kelulusan yang tidak standar: apakah ini fair?

    Kalo soal ada yang nyontek, jangan ujian yang dihilangkan dong, tapi guru dan anak yang nyontek yang kena hukuman. Logika berpikirnya jangan dibalik dong 

    Jangan sampai buruk rupa, cermin dibelah.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: