Visi Indonesia 2030; Optimisme atau Khayalan?

Artikel ini telah diterbitkan/dimuat dalam Harian Bisnis Indonesia, tanggal 30 Maret 2007, halaman A7. Klik di sini untuk melihatnya.

Dalam peluncuran buku Visi Indonesia 2030, tanggal 22 Maret 2007 yang lalu, Presiden RI menyatakan bahwa Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi nomor 5 di dunia pada tahun 2030. Asusmsi yang dipakai adalah pendapatan per kapita Indonesia mencapai US$ 18.000, inflasi 4.2%, PDB 5.1 triliun dollar, pertumbuhan ekonomi 6-7% per tahun, dan akan ada 30 perusahaan Indonesia dalam daftar 500 perusahaan terbaik dunia (Bisnis Indonesia, 26 Maret 2007)

Luar biasa, ini merupakan optimisme yang sangat berani dan percaya diri. Bagaimana tidak? Jika kita melihat kondisi kekinian bangsa Indonesia, maka optimisme itu bagaikan mimpi yang sangat mewah. Meski kita masih punya waktu 23 tahun lagi menuju 2030, namun kondisi makro ekonomi dan dan pertumbuhannya dalam 25 tahun terakhir memaksa kita untuk lebih bijak dan down to earth.

Kondisi Indonesia saat ini tidaklah mendukung optimisme Indonesia 2030 itu. Pendapatan per kapita kita saat ini hanya US$ 1.600, pertumbuhan ekonomi dalam sepuluh tahun tekhir tak pernah lebih dari 6%, dan beberapa tahun terakhir berada di bawah rata-rata dunia. Product Domestic Bruto hanya sebesar Rp 3.3 triliun, pengangguran, inflasi tinggi, korupsi di setiap level birokrasi, inkonsistensi penegakan hukum, dan otonomi daerah yang salah kaprah, semuanya menjadikan Indonesia sebagai tempat bisnis yang high cost economy.

Inflasi masih terus menjadi perennial dilemma bagi ekonomi Indonesia. Fluktuasi harga minyak dunia merupakan ancaman utama bagi inflasi. Data historis menunjukkan kenaikan harga BBM di dalam negeri akan berdampak peningkatan inflasi 1-2%. Mengingat pemerintah masih harus terus mengurangi dan menghapus subsidi BBM, maka ancaman inflasi tinggi masih menjadi poin of concern bagi kita.

Pencabutan subsidi pasti akan berimpak secara politis, dan partai-partai politik dan kelompok-kelompok kepentingan yang ada akan segera memanfaatkan isu tersebut untuk mencapai tujuan masing-masing. Maka, situasi yang dihasilkan tentu saja menjadikan Indonesia tidak investment friendly. Padahal, masuknya investasi adalah syarat mutlak bagi pertumbuhan ekonomi dan penanganan pengangguran.

Tidak berfungsinya peran intermediasi bank juga menjadi catatan khusus. Ketatnya peraturan dan tingginya tingkat kehati-hatian akibat pengalaman buruk dengan tingginya tingkat kredit bermasalah membawa perbankan memilih cara aman dengan memanfaatkan instrumen SBI dibanding memperbesar portofolio kreditnya. Idle money dalam SBI seharusnya bisa dimanfaatkan menjadi portofolio kredit investasi yang bisa merangsang pertumbuhan ekonomi.

Trend BI rate masih menujukkan grafik yang naik turun, mencerminkan kondisi perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi masih dipacu oleh tingginya konsumsi, bukan pada sektor investasi dan ekspor. Belanja pemerintah yang diharapkan menjadi perangsang pertumbuhan, sebagian besar juga terserap untuk konsumsi, bukan untuk pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan iklim investasi.

Peraturan ketenagakerjaan di Indonesia saat ini dinilai sangat berat dan mahal. Meski dilandasi semangat penghargaan terhadap hak asasi pekerja dan menekan laju pertambahan pengangguran, peraturan dan hubungan industrial di Indonesia dinilai jauh lebih ketat dan sulit dibanding negara-negara kompetitor seperti China dan Vietnam.

Masih adanya pola hubungan negatif patron-client, dimana politisi sebagai pemegang kekuasaan politik dan pengusaha sebagai pemilik sumber daya ekonomi, atau bahkan pemengan sumberdaya politik juga sekaligus pemilik sumber daya ekonomi (politisi-pengusaha), seringkali mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan yang ada untuk kepenting kelompok sendiri sehingga menjadikan ketidakseimbangan mekanisme pasar dan menimbulkan pasar yang termonopoli dan koruptif.

Keseimbangan antara kebijana fiskal dan moneter merupakan suatu keharusan, tetapi itu bukanlah satu-satunya syarat ke arah pertubunhan ekonomi yang tinggi. Banyak kebijakan fundamental yang lain yang diperlukan untuk menutupi kelemahan struktural seperti halnya penegakan hukum yang konsisten dan birokrasi yang bersih, yang dapat membuat Indonesia menjadi tempat yang lebih atraktif bagi investasi asing.

Janji Presiden Yudhoyono dalam kampanye pilpres tahun 2004 untuk memcapai pertumbuhan 6.6% per tahun belum juga tercapai, ditambah lagi berbagai masalah seperti lumpur Lapindo yang telah membuat hidup ribuan orang menderita, demontrasi buruh di banyak kota, anak-anak kurang gizi, flu burung, dan bencana alam masih menjadi agenda yang gawat-darurat dan mesti diatasi bangsa ini. Sehingga, klaim Indonesia menjadi kekuatan ekonomi nomor lima di dunia dengan segala asumsinya dua dekade mendatang menurut saya masih merupakan angan belaka.

Setiap orang Indonesia pasti bermimpi bangsa ini menjadi bangsa yang besar dan disegani di dunia. Saya tak ragu sedikitpun tentang hal itu. Namun impian tersebut haruslah dalam senuah kerangka berfikir yang realistis.

Indonesia mesti menata aturan investasi menjadi lebih bersahabat bagi investasi, dengan mengimplementasikan good and clean governance secepatnya. Dengan tata pemerintahan yang bersih dan baik serta penegakan hukum yang konsisten, maka Indonesia akan memiliki fundamental yang sangat kuat untuk bisa bersaing.

Memliki tingkat kemakmuran yang setara dengan negara industri baru seperti Malaysia, tingkat pengangguran yang lebih terkontrol, inflasi yang manageable, dan mengikatkan fungsi perbankan hingga mencapai rasio LDR 80%, adalah prestasi yang lebih realistis untuk bisa dicapai terlebih dahulu. Itu semua harus didukung birokrasi yang bersih dari korupsi, penegakan hukum yang konsisten, dan infrastuktur pembagunan yang memadai.

Meski terlambat, kini saatnya kita bekerja dan berhenti bermimpi macam-macam.