Lanjut ke konten

Obligasi Daerah, Tantangan bagi Pemda

Juni 13, 2007

Artikel ini telah diterbitkan oleh Harian Bisnis Indonesia, hari Selasa, 12 Juni 2007, halaman 7. Klik di sini untuk melihatnya.

Rencana Pemda menerbitkan obligasi menjadi diskursus yang menarik, seiring dibukanya keran otonomi daerah, terutama dengan adanya UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan No 147/ PMK.07/2006 tentang Tata Cara Penerbitan, Pertanggungjawaban, dan Publikasi Informasi Obligasi Daerah.

Pembiayaan melalui penerbitan obligasi memang merupakan alternatif pembiayaan yang relatif murah dan dana yang bisa diperolehnya cukup besar, tetapi itu semua akan disertai banyak konsekuensi yang harus dipenuhi oleh pemda sebagai issuer. Dalam istilah Menkeu Sri Mulyani, pemda harus memiliki kapasitas fiskal untuk dapat menerbitkan obligasi.

Penerbitan obligasi daerah (provincial/municipal bonds) merupakan pilihan yang baik sekali, namun apakah pemda telah siap? Banyak tantangan harus dijawab pemda sebelum menerbitkan obligasi daerah ini. Tantangan pertama yang harus dihadapi pemda dalam menerbitkan obligasi adalah menyiapkan sumberdaya manusia yang memiliki pengetahuan yang komprehensif mengenai obligasi dan segala seluk beluknya, itulah sebabnya Menkeu telah mensyaratkan sebuah divisi khusus di pemda yang mengurusi penerbitan obligasi ini.

Obligasi hanya diperbolehkan untuk pembiayaan proyek, bukan untuk menutupi defisit. Untuk itu pemda harus menyiapkan proyek-proyek yang akan dibiayai dari dana obligasi itu beserta perhitungan cash-flow nya yang dapat dengan mudah dianalisis dan dipertanggungjawabkan asumsi-asumsinya. Perhitungan cash flow sangat penting karena dari sini investor akan dapat melihat apakah proyek tersebut akan mampu menghasilkan revenue yang cukup untuk membayar kewajiban berjalan.

Sesuai dengan UU 33/2004 itu, hanya revenue dan barang yang melekat pada proyek itulah yang dapat dijadikan jaminan. Artinya meski pemda tersebut cukup kaya dengan sumber pendapatan lain, misalnya sumberdaya alam, maka hal itu tak bisa dijadikan jaminan pada obligasi yang diterbitkan.

Proyek yang akan dibiayai melalui obligasi ini haruslah merupakan proyek yang memberikan multiplier effects kepada pembangunan daerah secara keseluruhan, misalnya pembagunan jalan tol atau kawasan industri terpadu yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan merangsang sektor riil untuk bergerak. Pendapatan daerah tak hanya dari revenue jalan tol/pengelolaan kawasan industri yang dibangun tetapi juga dari pajak yang dihasilkan akibat bergeraknya ekonomi daerah.

Konsekuensi logis dari penerbitan obligasi adalah tuntutan tranparansi dan akuntabilitas oleh investor kepada pemda sebagi issuer, dan investor akan selalu memantau kinerja pemda dalam mengelola dana pembangunannya. Investor akan menuntut kinerja dan pelaporan yang harus baik, selain untuk membayar kewajiban berjalan.

Dengan demikian, para pegawai pemda menjalankan konsep good and clean governance dan harus pula merubah paradigma dalam mengelola keuangan dan akuntabilitasnya. Akuntabilitas dan transparansi yang dituntut para investor akan mencakup seluruh proses penerbitan obligasi ini. Meski Bapepam tak mensyaratkan adanya rating, namun pemda harus mampu memberikan akuntabilitas publik yang memadai melalui audit independen yang dapat diakses oleh para stake holders.

Pemda tak mungkin lagi bisa menggunakan pendekatan yang sama dalam mengelola hutang dari pemerintah pusat yang bersifat bilateral dan seringkali ’negotiable’ ketika jatuh tempo. Dalam mengelola obligasi, investor menuntut konsistensi pembayaran kupon, bunga serta pokok obligasi sesuai waktu, atau pemda akan dinilai default. Jika sampai ini terjadi, pemda akan kehilangan kepercayaan pasar dan akan berimbas bahwa tak ada lagi investor tertarik pada instrumen keuangan yang dikeluarkan pemda di kemudian hari.

Dalam menerbitkan obligasi pemda harus mengacu pada kebutuhan riil dan kemampuan bayar. Pemerintah pusat tampaknya mengantisipasi hal ini, itu terlihat bahwa persyaratan yang ditetapkan bahwa total hutang pemda termasuk kelonggaran tariknya tak boleh melebihi 75% APBD. Rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman (debt service coverage ratio/DSCR) tak boleh melebihi 2,5.

Jangan sampai pemda harus melakukan reprofiling atas utang jatuh tempo pembayaran pokok obligasi yang mendorong makin besarnya biaya bunga obligasi dan mengurangi alokasi dana untuk pembangunan, serta hilangnya kepercayaan pasar.

Tuntutan transparansi juga mesti dijalankan dalam memilih lead underwriter. Tidak boleh ada kepentingan terselubung apapun yang mempengaruhi, mengingat hal ini merupakan langkah krusial yang dapat mempengaruhi kepercayaan pasar terhadap obligasi yang diterbitkan. Termasuk tidak membiarkan investment fund company yang melakukan segala bentuk window dressing dan pemda hanya tinggal tanda tangan saja.

Seperti halnya berbagai instrumen investasi lainnya, selalu saja ada risiko yang mungkin datang dan harus diantisipasi. Untuk itu perlu dilakukan analisis yang mendalam terhadap risiko yang mungkin muncul, baik internal maupun eksternal.

Mitigasi terhadap risiko internal biasanya tercermin dalam perhitungan cash flow proyek yang akan dibiayai melalui penerbitan obligasi tersebut, sedangkan risiko ekternal akan banyak terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro secara keseluruhan, termasuk stabilitas politik yang mesti bisa terjaga.

Pemda harus sadar bahwa risiko yang mungkin timbul harus ditanggung sendiri, pemerintah pusat tidak akan ikut bertanggung jawab atas kewajiban yang muncul, baik berupa bunga maupun pokok obligasi.

Nah sekarang, siapkah pemda menjawab tantangan yang ada? Pada dasarnya saya mendukung pemda menerbitkan obligasinya secara sungguh-sungguh, karena saya berharap, penerbitan obligasi ini akan menjadi entry point agar pegawai pemda mengubah paradigma dan pola kerjanya menjadi lebih kredibel dan akuntabel.

3 Komentar leave one →
  1. Juni 14, 2007 11:30 pm

    Ehm … terus, yang melakukan fungsi kontrol terhadap kebijakan ini siapa? kalo internal apa nggak sama saja?

  2. Juni 15, 2007 7:03 am

    Kebijakan yang mana, Mas Peyek?
    Kalo soal obligasinya, akan dimonitor oleh investor dan Bapepam.

    Kalo kebijakan “boleh jual obligasi” ya Pemerintah Pusat, dalam hal ini Depkeu + Depdagri

  3. trisnapanji permalink
    Juli 29, 2009 10:12 am

    bagus trimakasih

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: