Kebijakan yang Tak Bisa Dimengerti

Lama sekali tak meng-update blog ini. Banyak yang ingin saya sampaikan tentang kehidupan di sekitar kita, namun memang hidup punya keterbatasan, termasuk waktu.

Selama hampir sebulan, banyak sekali yang terjadi di sekitar kita. Salah satunya adalah BBM naik cukup signifikan. Dari sini ada dua hal yang bisa dijadikan catatan.

Pertama, kenaikan BBM ini memang sesuatu yang tak terelakkan, siapapun pemerintah nya. Namun lambatnya perintah memutuskan kenaikan justru telah mengakibatkan efek yang bertingkat. Maksud saya, ada kenaikan harga barang lain terkait kenaikan BBM itu secara berkali-kali. Kenaikan pertama hanya masalah psikologis, karena ada wacana pemerintah akan menaikkan harga BBM bersubsidi. Jadi BBM belum naik, harga barang dan jasa lain sudah duluan naik. Ketika BBM benar-benar dinaikkan, maka harga barang naik lagi. Sedihnya, apa yang kita alami sekarang baru efek putaran pertama, belum efek putaran kedua yang akan datang dalam satu-dua bulan ini. Inflasi bulan Juni dijamin akan tinggi lagi.

Catatan kedua adalah masalah jalan keluar yang disodorkan pemerintah, yakni pembagian BLT. Ini jalan keluar hasil sebuah pemikiran yang sempit dan desperate. Entah dapat pembenaran dari mana, langkah ajaib yang terbukti gagal diulang lagi. Secara teori langkah ini tak punya dasar. Secara metodologi juga meragukan, termasuk dalam menentukan kriteria ‘orang miskin’ bagi penerima, dan yang paling fatal penggunaan data lama untuk menentukan siapa yang sekarang dinyatakan sebagai orang miskin dan berhak mendapat BLT. Ini jelas konyol, bagaimana data yang sudah obsolete dipakai untuk kebijakan terkini dan melibatkan dana masyarakat triliunan rupiah? Apa yang terjadi dengan orang miskin baru, orang mati, dan yang tak lagi miskin? Tanya ini tak pernah tuntas dijawab pemerintah.

Peritiwa lain yang menjadi catatan adalah inspeksi mendadak KPK di Bea Cukai Tanjung Priok. Hasilnya seperti yang diduga selama ini. Reformasi di Depatemen Keuangan tak ubahnya menggarami air laut. Percuma saja. Bayangkan, dana masyarakat –lagi-lagi jumlahnya triliunan- telah disalurkan untuk memperbaiki pendapatan para aparat Departemen Keuangan dengan alasan untuk mencegah korupsi. Hasilnya justru keserakahan yang tak berujung. Gaji naik, korupsi jalan terus. Biadab bener!

Hidup terus berjalan, dan kita masih terus dipaksa memahami berbagai kebijakan pemerintah yang tak bisa dimengerti.