Stagflasi; a Posse ad Esse
Artikel ini telah dimuat di harian Bisnis Indonesia, Kamis 10 Juli 2008, rubrik Opini halaman 7. Klik di sini untuk melihat link nya.
Ekonom peraih nobel, Joseph Stiglitz telah mewanti-wanti para pemegang otoritas moneter agar tak mudah menaikkan suku bunga guna mengatasi inflasi, karena dapat membawa situasi ekonomi menuju stagflasi.
Namun apa boleh buat, nampaknya BI sebagai pemegang otoritas moneter di Indonesia tak punya banyak pilihan untuk menghadapi tekanan inflasi yang demikian besar dan terus menerus sepanjang tahun 2008 ini. Dipicu faktor eksternal seperti toxic mortgage di Amerika, harga minyak dan komoditas dunia, maka BI pun terpaksa menaikkan suku bunga acuan BI Rate.
Data BPS terbaru menunjukkan inflasi bulan Juni menunjukkan angka tertinggi 2.46%, semester pertama year to date 2008 mencapai 7,37% atau 11,03% secara year on year. Dengan tingkat inflasi yang sangat tinggi seperti ini, proyeksi pertumbuhan ekonomi tidak akan tercapai.
Tingginya inflasi dan menurunnya tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan ciri utama stagflasi, maka apa yang terjadi di Indonesia saat ini tampaknya memang mengarah ke sana. A posse ad esse; from possibility to actuality.
Secara teoritik, pertumbuhan ekonomi dapat di-stimulus oleh belanja pemerintah dan kredit perbankan di sektor riil. Namun untuk saat ini, kedua faktor tersebut tampaknya belum mampu memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia.
APBN saat ini tampaknya dibuat pemerintah sekedar untuk bertahan bukan sebagai stimulus pertumbuhan. Hal ini disebabkan tingginya beban subsidi dan cicilan hutang ditanggung oleh APBN. Di sisi lain adanya terdapat keterbatasan sumber dana karena tingkat lifting minyak yang belum mencapai target, sehingga menimbulkan ‘gap’ antara penerimaan dan pembelanjaan yang berakibat meningkatnya defisit anggaran.
Sementara itu efisiensi yang dilakukan dengan pemotongan anggaran pemerintah berakibat berkurangnya belanja pemerintah yang juga menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Revisi APBN 2008 yang menghilangkan beberapa mata anggaran membuat APBN-P 2008 memiliki profil yang hampir sama dengan APBN 2007. Di sisi lain saat ini harga-harga produk barang dan jasa lebih mahal. Kondisi seperti ini mengakibatkan daya dorong APBN 2008 menjadi lemah untuk bisa menjadi stimulus pertumbuhan.
Beberapa waktu lalu, pemerintah kembali merilis Paket Ekonomi untuk mengatisipasi efek kenaikan BBM berupa Inpres Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi 2008-2009. Namun tenyata sampai sekarang ternyata masih belum memberikan hasil yang diharapkan. Sejatinya paket-paket kebijakan ekonomi seperti itu tak pernah bisa seratus persen berhasil karena tak implemetatif.
Keseimbangan antara kebijakan fiskal dan moneter merupakan suatu keharusan, tetapi itu bukanlah satu-satunya syarat ke arah pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi lebih membutuhkan implemetasi kebijakan yang konkret, seperti pemberantasan berbagai pungutan liar, perbaikan infrastruktur dan pemberian insentif fiskal. Hal ini terkait kondisi dunia usaha harus menghadapi kenaikan biaya produksi dan penurunan daya beli masyarakat.
Menurut teori ekonomi, perbankan dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pemberian kredit modal kerja dan investasi yang mampu meningkatkan kapasitas produksi dunia usaha yang menerima kredit. Dalam tataran ideal, meningkatnya kapasitas produksi diharapkan menciptakan multiplier effects berupa meningkatnya aktivitas ekonomi di wilayah tersebut sehingga mampu menciptakan lapangan kerja baru dan memacu pertumbuhan ekonomi.
Kenyataannya, saat ini perbankan pun tak bisa banyak diharapkan. Kondisi ekonomi yang tak stabil dan mulai naiknya tingkat suku bunga acuan membuat profil risiko kredit menjadi meningkat. Bank makin hati-hati dalam menyalurkan kredit dan tetap mengandalkan kredit konsumsi sebagai motor pertumbuhannya.
Kredit konsumsi dipilih karena memberikan return paling tinggi. Risiko kredit yang cukup tinggi bisa dikompensasi ke dalam struktur pricing. Sedangan untuk menggunakan pricing yang lebih mahal pada kredit investasi atau modal kerja adalah pilihan yang sangat sulit.
Meski sulit, masih ada jalan bagi kita untuk berkelit, meski itu celah yang sempit. Jalan keluar yang mesti ditempuh pemerintah adalah dengan mengoptimalkan sumberdaya yang ada seefisien mungkin dan harus mampu menyusun skala prioritas secara tepat. Sehingga biaya yang dikeluarkan bisa maksimal memacu pertumbuhan ekonomi. Salah satu yang paling utama adalah pembangunan infrastruktur. Dengan infrastruktur yang lebih baik, diharapkan pelaku usaha dapat menjalankan bisnis dengan lebih efisien. Termasuk di sini adalah perbaikan sarana transportasi dan jaminan ketersediaan pasokan listrik.
Perbankan secara selektif dan prudent harus dapat menyalurkan kredit ke sektor industri yang masih cukup prospektif, misalnya sektor agribisnis dan pertambangan. Prospek bisnis sektor ini yang sedang terang benderang terkait cerahnya harga dan permintaan berbagai komoditas.
Selanjutnya adalah meningkatkan peran UKM dalam pertumbuhan ekonomi, termasuk menyediakan akses pendanaan yang memadai. Kontribusi UKM terhadap perekonomian selama ini dianggap hanya pada level penyerapan tenaga kerja dan sumber utama pendapatan rumah tangga dan masyarakat pedesaan. Dengan akses pendanaan yang lebih baik, para pelaku UKM ini bisa meningkatkan kapasitas produksi dan jaringan transaksi sehingga maka kontribusinya pada pertumbuhan ekonomi Indonesia akan lebih besar.
