Skip to content

Obligasi Pemda, Apa Itu?

Mei 29, 2007

Artikel ini telah di muat di harian Lampung Post tanggal 29 Mei 2007. Klik disini untuk membacanya.

Beberapa hari lalu saya ditelepon oleh seorang kerabat yang menjadi pegawai pemda di salah satu kabupaten di Lampung ini yang bertanya mengenai obligasi pemerintah daerah kabupaten/kota (municpal bonds). Menurutnya, pemda tempatnya bekerja berencana untuk mencari alternatif pembiayaan pembangunan melalui obligasi. Sebuah pilihan yang baik sekali, namun apakah pemda telah siap?

Rencana Pemda menerbitkan obligasi, merupakan efek dibukanya keran tentang otonomi daerah, misalnya adanya landasan UU No. 22 tahun 1999, dan juga UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Meski demikian, menurut saya, masih perlu kajian legal yang lebih dalam sehingga pemda benar-benar memiliki landasan hukum yang kuat dalam menerbitkan obligasi.

Obligasi pemerintah daerah, pada dasarnya merupakan instrumen keuangan berupa surat utang yang ditawarkan kepada publik sebagai calon investor. Dengan penerbitan obligasi, pemda akan mendapatkan keuntungan berupa dana tambahan yang jumlahnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan sekaligus mendapat pinjaman dengan suku bunga yang sesuai dengan kemampuan pemda namun tetap kompetitif di pasar.

Pembiayaan melalui pasar modal dengan meluncurkan obligasi memang merupakan alternatif pembiayaan yang relatif murah dan dana yang bisa diperolehnya cukup besar, tetapi itu semua akan disertai banyak konsekuensi yang harus dipenuhi serta harus mengikuti regulasi ketat yang ditetapkan oleh regulator pasar modal.

Hal penting yang mesti menjadi acuan pemda dalam menerbitkan obligasi adalah jumlah obligasi yang diterbitkan harus didasarkan pada kebutuhan riil dan kemampuan bayar. Jangan sampai pemda harus melakukan reprofiling atau penataan ulang jatuh tempo pembayaran pokok obligasi yang mendorong makin besarnya biaya bunga obligasi, dan mengurangi alokasi dana untuk pembangunan dan hilangnya kepercayaan pasar.

Langkah-langkah
Langkah pertama yang harus diambil pemda adalah menyiapkan sumberdaya manusia yang memiliki pengetahuan yang handal mengenai obligasi dan segala seluk beluknya, termasuk menyiapkan seorang treasurer yang andal dan mengenal perilaku pasar obligasi.

Menerbitkan obligasi akan membawa konsekuensi bahwa investor akan menuntut tranparansi, akuntabilitas, dan selalu memantau kinerja pemda dalam mengelola dana pembangunannya. Selain tuntutan untuk membayar kewajiban berjalan, juga akan dibarengi tuntutan kinerja dan pelaporan yang harus baik agar peringkat obligasi yang diterbitkan memperoleh posisi yang baik di mata investor atau lembaga pemeringkat yang menjadi acuan para investor.

Dengan demikian, para pegawai pemda harus merubah paradigma dan pola pikir secara drastis dalam mengelola keuangan dan akuntabilitasnya. Akuntabilitas dan transparansi yang dituntut para investor akan mencakup seluruh proses penerbitan obligasi ini. Pemda harus transparan, termasuk dalam pemilihan lead underwriter yang akan menjadi penjamin emisi.

Pemda tak lagi bisa menggunakan pendekatan yang sama dalam mengelola hutang dari pemerintah pusat yang bersifat bilateral dan ’negotiable’. Dalam mengelola obligasi, investor menuntut konsistensi pembayaran bunga serta pokok obligasi sesuai waktu, atau pemda akan dinilai default atau gagal bayar. Jika sampai ini terjadi, pemda akan kehilangan kepercayaan pasar dan akan berimbas bahwa tak ada lagi investor tertarik pada instrumen keuangan yang dikeluarkan pemda di kemudian hari, baik itu obligasi yang lain maupun mungkin berupa reksa dana.

Setelah menyiapkan sumberdaya manusia yang sanggup memenuhi tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik, pemda mulai menyiapkan proyek-proyek yang akan dibiayai dari dana obligasi itu beserta perhitungan cash-flow nya yang dapat dengan mudah dianalisis dan dipertanggungjawabkan asumsi-asumsi yang melingkupinya. Perhitungan cash flow sangat penting karena dari sini investor akan dapat melihat apakah proyek tersebut atau pemda yang bersangkutan akan mampu menghasilkan revenue yang cukup untuk membayar kewajiban berjalan.

Proyek yang akan dibiayai melalui obligasi ini sebaiknya merupakan proyek yang memberikan mutilplier effects kepada pembangunan daerah secara keseluruhan, misalnya merupakan pembagunan jalan tol yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan merangsang sektor riil untuk bergerak. Pendapatan daerah tak hanya dari jalan tol yang dibangun tetapi juga dari pajak yang dihasilkan akibat bergeraknya ekonomi daerah.

Setelah proyek dan perhitungan cash flow telah disiapkan, pemda akan dapat merumuskan besaran dana yang dibutuhkan melalui penerbitan obligasi ini. Kemudian pemda dapat segera menyusun struktur obligasi, termasuk tenor dan yield yang sanggup ditanggung pemda sebagai penerbit sekaligus yield tersebut sesuai dengan tingkat ekspektasi pasar yang akan menyerap obligasi tersebut, serta strategi pemasaran obligasi. untuk mengetahui minat beli investor

Untuk membuat struktur obligasi yang baik dan menarik minat investor, pemda harus menunjuk lead underwriter atau penjamin emisi yang memiliki reputasi baik di pasar. Fungsi dan peran lead underwriter ini akan sangat menentukan kesuksesan obligasi yang diterbitkan. Lead underwriter yang dipilih harus memiliki prestasi yang baik, serta memiliki jaringan investor yang luas, serta memiliki harga fee emisi yang terjangkau.

Pemilihan lead underwriter ini merupakan langkah krusial yang amat menentukan, sehingga sudah selayaknya tidak ada kepentingan terselubung apapun yang mempengaruhi keputusan pemilihan. Pemda dapat mengundang beberapa underwriter yang memiliki reputasi baik untuk mengikuti tender dan memilih yang terbaik sesuai dengan kebutuhan, sekali lagi tanpa ada kepentingan lain yang bisa mengganggu reputasi obligasi yang akan diterbitkan.

Tahapan penting lain dalam penerbitan obligasi adalah proses pemeringkatan pemda oleh lembaga pemeringkat obligasi, misalnya Pefindo (Pemeringkat Efek Indonesia). Lembaga pemeringkat ini bertugas untuk melakukan evaluasi dan analisis atas kemampuan pemda dalam memenuhi kewajibannya. Setiap laporan keuangan yang baru diterbitkan atau munculnya kejadian penting yang menyangkut pemda serta bersifat material dan berdampak bagi kemampuan pembayaran kewajiban akan mengubah posisi hasil peringkat tersebut, begitu juga sebaliknya.

Layak tidaknya sebuah pemda menerbitkan obligasi juga tergantung dari peringkat yang ditetapkan oleh lembaga pemeringkat ini, dimana salah satu syaratnya adalah hasil audit terhadap laporan keuangan daerah yang dilakukan oleh auditor independen yang juga dinilai kredibel.

Setelah persiapan secara matang telah dilakukan, maka pemda dapat menerbitkan obligasi di pasar modal melalui mekanisme penawaran perdana atau yang dikenal dengan initial public offering (IPO). Proses ini memerlukan berbagai persiapan yang beragam, meliputi kesiapan jadwal waktu kegiatan, kelengkapan administrasi dokumen, dan strategi pemasaran obligasi. Serta berbagai persiapan detail yang harus dilakukan dengan saksama supaya penerbitan obligasi membuahkan hasil yang maksimal sesuai dengan rencana yang diharapkan.

Risiko
Dalam menyiapkan penberbitan obligasi, seperti halnya berbagai instrumen investasi lainnya, selalu saja ada risiko yang mungkin datang dan harus diantisipasi. Untuk itu perlu dilakukan analisis yang mendalam terhadap risiko yang mungkin muncul, baik internal maupun eksternal.

Analisis terhadap risiko internal biasanya tercermin dalam perhitungan cash flow proyek yang akan dibiayai melalui penerbitan obligasi tersebut, sedangkan risiko ekternal akan banyak terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro secara keseluruhan, termasuk stabilitas politik yang mesti bisa terjaga.

Risiko yang mungkin muncul dari obligasi pemda ini adalah risiko pemda sendiri, artinya pemerintah pusat tidak akan ikut bertanggung jawab atas kewajiban yang muncul, baik berupa bunga maupun pokok obligasi. Itulah sebabnya beberapa pemda masih belum berani menerbitkan obligasi sendiri, mengingat beratnya persyaratan yang harus dijalankan dan ketidaksiapan sumberdaya yang yang ada untuk menanganinya.

Sekarang pilihan ada di pemda sendiri, apakah berani menempuh jalan yang berliku namun cukup menjanjikan ini. Saya mendukung pemda menerbitkan obligasinya secara sungguh-sungguh, karena saya berharap, dengan penerbitan obligasi ini akan menjadi entry point yang penting bagi para pegawai pemda untuk mengubah paradigmanya menuju sebuah paradigma dan pola kerja yang lebih kredibel dan akuntabel. Semoga.

4 Komentar leave one →
  1. Mei 29, 2007 8:22 am

    itu bagian dari desentralisasi ya mas?

  2. Mei 29, 2007 8:41 am

    betul, Mbak Evy. Makanya mesti hati-hati, jangan sampai kebablasan ngutang…

  3. dewi permalink
    Februari 15, 2008 7:42 am

    municipal bond… bagus juga untuk kemandirian daerah, asal terorganisir dengan baik ja…

  4. Februari 15, 2008 8:17 am

    @dewi
    betul Mbak. asal teroganisir dan dijalankan dengan baik gak masalah, bahkan bisa dijadikan entry poin buat aparat birokrasi di daerah untuk bisa bekerja lebih akuntabel.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: