Perang Data Orang Miskin

Presiden SBY telah mengeluarkan statement yang bisa ditafsirkan sebagai sebuah serangan balasan atas kritik pedas yang diajukan ke alamatnya berkait angka kemiskinan. Tampaknya SBY mulai gerah diserang oleh Wiranto yang menggunakan data garis kemiskinan dari Bank Dunia, dan SBY menyerang balik dengan menggunakan data versi BPS.

Masing-masing bersikukuh bahwa data yang digunakan adalah valid, dan yang menuduh yang lain menggunakan data orang miskin untuk kepentingan politik. Kenyataannya adalah: Kedua belah pihak; SBY dan Wiranto sama-sama melakukannya, menggunakan data orang miskin untuk mencari dukungan, dua-duanya mempolitisir angka kemiskinan untuk sebuah jabatan.

Kita tak bisa memverifikasi kebenaran data kedua belah pihak, namun yang pasti ditengah pertarungan data itu, orang miskin di Indonesia memang makin kesulitan.

Memang metode dan sample yang diambil Bank Dunia dan BPS berbeda, sehingga menghasilkan output dan kesimpulan yang berbeda. Menurut saya, itu sah-sah saja. Biar saja masing-masing pihak memaparkan kepada publik, metode, sample, dan output yang mereka hasilkan, dan biarkan publik menjadi juri atas informasi yang diberikan, kesimpulan siapa yang lebih layak dijadikan acuan.

Saya tidak mendukung Wiranto atau siapapun, bukan pula anggota barisan pembenci SBY, namun bagi saya yang awam ini, untuk membuktikan kalau terjadi sesuatu yang tidak benar terhadap BPS, cukup mudah. Kriteria miskin yang diajukan sehingga menghasilkan angka spektakuler tentang kemiskinan itu merupakan sebuah pembodohan. Angka garis kemiskinan yang diambil adalah garis kematian, bukan garis kemiskinan. Mungkin kata-kata ini terlalu hiperbolik, tapi kenyataannya siapa yang bisa hidup dengan 170 ribu sebulan di kota seperti Jakarta?

Terkait policy selanjutnya untuk menanggulangi kemiskinan, semua punya kewajiban besar mengajukan wacana perbaikan kondisi miskin ini, tentu dengan level kewajiban yang berbeda, sesuai dengan fungsi dan kemampuan kita. Tugas untuk mencari solusi tak hanya tugas para ekonom pengkritik, tetapi aparat pemerintah justru menjadi pemangku tugas utama.

Aparat pemerintah dibayar dari pajak dan hasil kekayaan negara untuk berpikir dan mengambil kebijakan yang bisa membawa kemakmuran bagi bangsa ini. Mereka tidak boleh marah menghadapi kritik yang diajukan atas kebijakan dan strategi yang salah. Jika mereka tak mau dikritik, maka berhentilah jadi aparat pemerintah, berhentilah terima uang rakyat, jangan hanya mau terima uang tapi tak mau berpikir!

Iklan