Skip to content

Menyoal Stimulus Fiskal

Januari 19, 2009

Tulisan saya ini telah dimuat di Harian Kontan, Kamis 15 Januari 2009, halaman 23.

Pemerintah baru saja meluncurkan paket kebijakan yang dimaksudkan sebagai stimulus bagi perekonomian. Harapannya, stimulus fiskal senilai lebih dari 50 trilyun itu bisa mendongkrak pertumbuhan sekaligus menekan tingkat pengagguran. Namun tampaknya kita masih perlu memberikan beberapa catatan terhadap stimulus fiskal tersebut.

Tajuk harian Kontan beberapa hari lalu menyoroti konsistensi pemerintah terhadapa kebijakannya sendiri. Saya sepakat seratus persen dengan isi Tajuk tersebut. Setiap tahun pemerintah merilis paket kebijakan yang diharapkan mampu men-stimulus pertumbuhan, namun justru masalahnya ada pada pemerintah sendiri, yakni lemahnya kemampuan dalam mengimplementasi kebijakan.

Penyerapan Pasar
Seperti diungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani, salah satu sumber pendanaan paket stimulus fiskal adalah sisa anggaran yang belum terpakai. Ini justru menunjukkan adanya masalah terkait implementasi paket ini dimana penyerapan anggaran belanja pemerintah potensial menjadi masalah tersendiri. Sudah menjadi kebiasaan dari tahun-tahun sebelumnya, penyerapan anggaran akan terpusat di akhir tahun dan seringkali pemanfaatannya terkesan asal menghabiskan anggaran. Hasil akhirnya adalah anggaran belanja pemerintah tak berhasil menjadi stimulus seperti yang diharapkan.

Dari sisi substansi paket stimulus terakhir, pemerintah memberikan insentif fiskal dengan mendorong peningkatan produksi bagi barang berorientasi ekspor dengan harapan dapat meningkatkan devisa sekaligus membuka lapangan kerja. Hal ini cukup mengherankan mengingat Negara-negara yang merupakan pasar tradisional dari barang-barang produksi kita justru sedang mengalami penurunan daya beli. Dari sini terlihat, masalah yang ada justru bukan dari sisi kapasitas produksi melainkan pada rendahnya penyerapan pasar terhadap produk Indonesia.

Kondisi ini terlihat dari angka ekspor Indonesia yang mengalami kecenderungan untuk terus turun. Pada tahun 2008 lalu, krisis belum begitu dirasakan karena banyak kontrak pembelian dilakukan jauh hari sebelumnya. Sehingga, dengan turunnya daya beli masyarakat di negara-negara tujuan ekspor saat ini, maka dipastikan efek yang lebih besar terhadap penyerapan produk Indoinesia baru akan terasa tahun 2009 ini.

Langkah untuk mencoba mencari pasar baru bagi produk Indonesia merupakan sebuah kenicayaan. Namun, pemerintah tampaknya sedikit melupakan potensi pasar domestik. Padahal, penyerapan produk Indonesia justru sangat terbantu dengan besarnya pasar domestik sehingga pelemahan ekspor seharusnya bisa diatasi dengan peningkatan daya serap pasar domestik.

Peran pemerintah di sini adalah menjamin sistem ekonomi berjalan maksimal, termasuk infrastruktur distribusi yang terjamin serta perlindungan produk domestik dari barang impor selundupan. Jika dua hal itu bisa segera diatasi pemerintah, maka penurunan produksi dan ancaman pengangguran akibat PHK bisa dihindari.

Keputusan pemerintah untuk menurunkan harga BBM merupakan langkah yang baik, namun hal itu tak akan berpengaruh terhadap biaya distribusi jika infrastruktur transpotasi masih dalam kondisi seperti saat ini. Akan menjadi sangat ideal jika pemeritah bisa membuat pengusaha angkutan menurunkan tarif secara lebih substansial.

Jika tarif transportasi dapat secara substansial diturunkan, akan dapat menjadi faktor pendorong membaiknya daya beli masyarakat, sehingga tak hanya mendorong sisi produksi, kebijakan ini akan mempu menjadi pendorong dari sisi konsumsi.

Menambah Energi
Penanggulangan barang impor selundupan juga bisa mampu menjaga ketersediaan pasar domestik bagi produksi nasional. Lagi-lagi di sini adalah masalah penegakan hukum, bukan sekedar ketersediaan peraturan dan perangkat perundang-undangan.

Kalangan pengusaha menuntut pemberian insentif tanpa menyertakan syarat peningkatan penyerapan tenaga kerja. Saya tak sependapat. Jika persyaratan pemberian insentif hanya berdasarkan kemampuan meningkatkan produksi tanpa menyertakan persyaratan perluasan tenaga kerja, maka pengusaha bisa saja memilih menggunakan alat mesin yang lebih modern bagi peningkatan produksi semata, namun tujuan insentif untuk menekan pengangguran tak bisa dicapai.

Selain stimulus fiskal, pemerintah sebaiknya juga mampu mengajak BI untuk bisa memberikan kebijakan moneter yang mendukung paket stimulus ini. BI sebaiknya cepat merespon setiap momentum untuk bisa menurunkan suku bunga acuan untuk bisa menambah ‘energi’ bagi sektor riil untuk bisa bergerak.

Selama ini pertumbuhan Indonesia menganut paradigma outward oriented development yang bertumpu pada sektor non-tradable sehingga tak berkorelasi langsung terhadap peningkatan lapangan kerja. Jika stimulus pada sektor riil ini bisa berhasil diimplementasi, maka akan sangat bermafaat bagi dasar pertumbuhan ekonomi ke depan.

No comments yet

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: