Skip to content

Mencermati Deflasi Januari

Februari 17, 2009

Artikel ini telah diterbitkan di Harian KONTAN, Kamis 12 Februari 2009, hal. 23

Seperti telah diprediksi semula, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa bulan Januari ini terjadi deflasi lagi sebesar 0,07% seperti halnya bulan Desember 2008 yang mengalami deflasi sebesar 0,04%. Penurunan harga BBM khususnya premium dan solar yang diikuti penurunan tarif angkutan umum mampu menekan tingkat inflasi pada Januari.

Menurut BPS terdapat hal pokok yang mendorong terjadinya deflasi adalah dampak langsung penurunan premium dan solar yang diikuti oleh intervensi pemerintah untuk menurunkan tarif angkutan, serta adanya penurunan sejumlah harga dan indeks di kelompok perumahan, air, listrik, dan gas.

Penurunan harga BBM bersubsidi diharapkan akan mampu menimbulkan second round effect atau efek lanjutan pada perekonomian, termasuk turunnya tarif angkutan barang sehingga bisa dijadikan faktor pendorong penuruan harga.

Deflasi Sebenarnya?
Tapi kita perlu mencermati lebih jauh, benarkah akan terjadi deflasi dalam arti yang sebenarnya? Atau deflasi yang terjadi sebenarnya menujukkan turunnya daya beli masyarakat pascakenaikan harga-harga kebutuhan pokok yang terus datang secara beruntun sejak pertengahan tahun lalu dan maraknya PHK pasca pelemahan ekonomi global? Deflasi memang bisa terjadi akibat meningkatnya pengangguran sehingga menurunkan demand terhadap produk barang dan jasa (deflationary gap).

Pemahaman yang akurat mengenai penyebab deflasi Januari 2009 ini akan sangat membantu pemerintah dalam mengelola tingkat inflasi tahun ini agar sesuai pada level yang diharapkan. Pada level yang manageable, inflasi menunjukkan adanya geliat pertumbuhan ekonomi sedangkan deflasi yang terus-menerus menunjukkan adanya resesi. Dengan memahami faktor yang mempengaruhi deflasi ini, pemerintah bisa menentukan fokus kebijakan ekonomi ke depan.

Deflasi terjadi pada bulan Januari disebabkan turunnya harga komoditas yang diatur pemerintah (administered price) yang diikuti penurunan akan permintaan barang. Hal ini perlu diwaspadai karena mengindikasikan adanya kelesuan pasar yang kemudian bisa menghambat pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah masih mengharapkan terjadinya second round effect pada bulan Februari ini. Tetapi hal itu bisa saja tak terjadi. Kondisi ini tercermin dari kenyataan bahwa setelah harga BBM turun pengusaha angkutan tak ingin menurunkan tarif secara substansial dengan alasan BBM hanya salah satu bagian dari struktur tarif disamping harga suku cadang dan biaya perawatan. Hal seperti inil bisa mengurangi tekanan penurunan harga, sehingga efek lanjutan yang diharapkan tak akan bisa maksimal didapat.

Belum lagi faktor alam yang saat ini kurang bersahabat bisa menyebabkan gangguan pada suplai bahan pangan, misalnya beberapa sentra produksi beras yang terancam banjir dan seperti disadari BPS sendiri, cuaca buruk serta gelombang tinggi dapat mengganggu suplai hasil laut. Cuaca buruk ini juga bisa membuat distribusi barang ke daerah-daerah menjadi terganggu. Seperti terlihat dari data BPS, bahan makanan tetap mencatat inflasi meski telah terjadi penurunan harga BBM hingga tiga kali.

Sistem Distribusi
Dari gambaran di atas terlihat bahwa dalam struktur ekonomi Indonesia selama ini, terdapat dua komponen utama yang sangat mempengaruhi tingkat inflasi, yakni kelompok makanan dan transportasi.

Pemerintah memiliki peran besar dalam mepengaruhi tingkat harga di dua kelompok itu. Terdapat beberapa cara bagi pemerintah untuk bisa mengendalikan tingkat inflasi di dua kelompok utama tersebut. Pertama dengan melakukan subsidi atas komoditas makanan dan BBM. Tapi langkah ini tak lagi bisa diambil terkait sustainability anggaran belanja yang kini memiliki defisit yang sangat besar.

Satu-satunya jalan tersisa adalah dengan peningkatan efisiensi perekonomian. Kita sadar ini pasti butuh waktu yang sangat panjang, mengingat distorsi terhadap mekanisme perekonomian kita yang terlanjur parah. Berbagai paket kebijakan untuk melakukan reformasi birokrasi dan penciptaan iklim kondusif bagi dunia usaha sampai saat ini tak pernah diketahui kelanjutannya.

Tapi dalam jangka pendek tetap ada yang bisa dilakukan. Penghematan yang berhasil dilakukan dengan turunnya harga minyak sebaiknya disalurkan ke sektor-sektor yang bisa memancing pertumbuhan dan penyediaan lapangan kerja. Pemerintah baru saja merevisi stimulus fiskal yang diajukan awal bulan ini dimana salah satu poin utama revisi itu adalah alokasi stimulus fiskal ke sektor infrastruktur. Kita sangat berharap kebijakan ini bisa segera dijalankan sehingga mampu menjadi faktor yang bisa memperbaiki sistem distribusi barang dan jasa. Bukan sekedar paket pemanis menjelang pemilu.

6 Komentar leave one →
  1. Februari 23, 2009 10:39 pm

    Pertama dengan melakukan subsidi atas komoditas makanan dan BBM. Tapi langkah ini tak lagi bisa diambil terkait sustainability anggaran belanja yang kini memiliki defisit yang sangat besar.

    bang teori subsidi tuh gimana sih?? aku kok ga ngerti2 dari dulu yah maksudnya gitu..😀

    *

  2. Februari 24, 2009 8:04 am

    @almas

    Gampang Bro, artinya pemerintah membeli barang (misalnya Bulog membeli bahan makanan seperti beras dan dan Pertamina membeli BBM seperti minyak tanah) kemudian dijual lagi ke masyarakat dengan harga dibawah biaya produksi. Kemudian pemerintah memberikan uang ke Bulog atau Pertamina untuk “nombokin” kekurangannya. Nah, “nombokin” itulah yang disebut subsidi.

    Sekarang gak bisa lagi karena pemerintah gak punya cukup uang. Uang pemerintah habis untuk nyicil hutang luar negeri, bayar gaji pegawai negeri, jalan-jalan pejabat, proyek-proyek yang dikorupsi, dsb…

    Selain pajak dan bagi hasil tambang, pemerintah biasanya membiayai subsidi itu dengan hutang luar negeri. Nah, sekarang kan susah, negara lain yang biasa jadi donor juga lagi kesulitan uang. Mau jual Obligasi atau Surat Utang, investor juga lagi agak takut untuk investasi. Susah kan?

    Boleh tanya lagi kalo masih belum paham🙂

  3. Februari 26, 2009 12:49 am

    ouch subsidi sama dengan nombok2 gitu yah..
    nah yang bingunnya aku disini bang.. kalo mang secara teori pemerintah ngasih uang ke perusahaan2 itu, tapi apakah dari hasil penjualan tersebut tidak ada keuntungan yang bisa digunakan untuk diputar balik lagi… jadi ga hanya dikasih tapi ga bisa dimanfaatkan kembali.. kalo hanya ditombok2 gitu yah ujung2nya pemerintah juga yah yang tewas,pemerintah tewas berarti rakyat juga yang kena imbasnya….

    *maapkan bang.. aku bener2 goblik soal2 ginian*😀

  4. Februari 26, 2009 12:55 am

    Satu-satunya jalan tersisa adalah dengan peningkatan efisiensi perekonomian. Kita sadar ini pasti butuh waktu yang sangat panjang, mengingat distorsi terhadap mekanisme perekonomian kita yang terlanjur parah

    inilah yang bagi sayah pemerintah tidak bisa merencanakan, batas maksimal yang dapat diharapkan pada sistem ekonomi dan perencanaan jangka panjang di negara ini kayaknya hanya sekitar 5 tahun, tergantung dari pergantian kepala negara ini. .. bahkan mungkin bisa kurang tergantung dari kebijakan mentri ekonomi, apakah kit ga bisa mempunyai sebuah konsep ekonomi yang dijalankan secara konsisten untuk menyelamatkan, sekaligus bertahan dalam kondisi krisis sekarang gini yah…

    *uh ga ngerti ekonomi tapi mencoba ngritik ehehhehehe*

  5. Februari 26, 2009 12:57 am

    lha comment keduaku kok ga nongol yah.. weiks…

    btw bang n0vri Fans MU jga yah??
    *OOT oi*😀

  6. Februari 27, 2009 7:46 am

    @almas

    Pemerintah memang punya kewajiban mensejahterakan rakyat kan? Dalam beberapa hal mendasar pemerintah biasa memberi subisidi agar harga kebutuhan dasar bisa terjangkau oleh masyarakat golongan lemah. Uangnya di dapat dari pajak yang diterima pemerintah dari rakyat yang lebih mapan, juga dari hasil sumber daya alam. Jadi kalo dikelola baik, Indonesia gak bangkrut meski subsidi besar. masalahnya uang hasil pajak dan hasil bumi banyak bocor dikorupsi sehingga Indonesia banyak hutang.

    BULOG dan Pertamina juga bisa dapat untung, yakni dengan berbisnis non-subsidi. Misalnya BULOG bisa beli beras petani dan jika stok dalam negeri cukup, sisanya bisa diekspor dengan harga wajar dan menguntungkan. Pertamina bisa dapat untung dengan menjual BBM non subsidi seperti Pertamax, Pertamax Plus, Avtur, dan BBM bagi industri.

    Mengenai blue print pembangunan, sepertinya kita punya kok (di Bappenas sana) tapi mungkin pendekatan yang digunakan setiap regime pemerintahan berbeda-beda, bvelum lagi kondisi politik Indonesia yang tidak sehat membuat banyak kepentingan kelompok menelikung kepentinga masyarakat yang lebih besar. Hasilnya konsep pembangunan menjadi tidak terarah dan terkesan tambal sulam seperti sekarang.

    Terakhir, saya memang Mancunian, so Glory Glory Manchester United!!!!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: